| Time Schedule KKP Tahun 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | Pelaksana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Penjajakan Lokasi | 18 s/d 24 April 2011 | Tim | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Pengurusan Izin | 18 sd 30 April 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Persiapan Kelompok | 25 sd 30 April 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Persiapan Pembimbing | 25 sd 30 April 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Persiapan RAB | 25 sd 30 April 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Persiapan Logistik | 2 Mei sd 21 Mei 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Pembekalan | 22 Mei 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Pelepasan | 23 Mei 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Penerimaan | 23 Mei 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Pelaksanaan | 23 Mei sd 9 Juli 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Pembimbingan | 23 Mei sd 9 Juli 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Supervisi | 23 Mei sd 9 Juli 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Penarikan | 09 Juli 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Penerimaan Laporan | 11 sd 17 Juli 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Pemberian Nilai | 18 sd 24 Juli 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makassar, April 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratorium Komunitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FKM UVRI Makassar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamis, 28 April 2011
Time Schedule KKP Tahun 2011
Sabtu, 23 April 2011
Teori Partisipasi
Teori Partisipasi
Hoofsteede (1971) menyatakan bahwa patisipasi adalah the taking part in one ore more phases of the process sedangkan Keith Davis (1967) menyatakan bahwa patisipasi “as mental and emotional involment of persons of person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them”
Verhangen (1979) dalam Mardikanto (2003) menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Theodorson dalam Mardikanto (1994) mengemukakan bahwa dalam pengertian sehari-hari, partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu.
Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tumbuh dan berkembangnya partisipasi dapat didekati dengan beragam pendekatan disiplin keilmuan. Menurut konsep proses pendidikan, partisipasi merupakan bentuk tanggapan atau responses atas rangsangan-rangsangan yang diberikan; yang dalam hal ini, tanggapan merupakan fungsi dari manfaat (rewards) yang dapat diharapkan (Berlo, 1961).
Partisipasi masyarakat merutut Hetifah Sj. Soemarto (2003) adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehiduapan mereka. Conyers (1991) menyebutkan tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama partispasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakata, tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal, alasan kedua adalah bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap poyek tersebut. Alasan ketiga yang mendorong adanya partisiapsi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Hal ini selaras dengan konsep man-cetered development yaitu pembangunan yang diarahkan demi perbaiakan nasib manusia.
b. Tipologi Partisipasi
Penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyrakat seringkali terhambat oleh persepsi yang kurang tepat, yang menilai masyarakat “sulit diajak maju” oleh sebab itu kesulitan penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyarakat juga disebabkan karena sudah adanya campur tangan dari pihak penguasa. Berikut adalah macam tipologi partisipasi masyarakat
1). Partisipasi Pasif / manipulatif dengan karakteristik masyarakat diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi, pengumuman sepihak oleh pelaksanaan proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat dan informasi yang diperlukan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.
2). Partisipasi Informatif memilki kararkteristik dimana masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, masyarakat tidak diberi kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penelitian dan akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.
3). Partisipasi konsultatif dengan karateristik masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, tidak ada peluang pembuatan keputusan bersama, dan para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan masyarakat (sebagai masukan) atau tindak lanjut
4). Partisipasi intensif memiliki karakteristik masyarakat memberikan pengorbanan atau jasanya untuk memperoleh imbalan berupa intensif/upah. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan dan masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah intensif dihentikan.
5). Partisipasi Fungsional memiliki karakteristik masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek, pembentukan kelompok biasanya setelah ada keputusan-keputusan utama yang di sepakati, pada tahap awal masyarakat tergantung terhadap pihak luar namun secara bertahap menunjukkan kemandiriannya.
6). Partisipasi interaktif memiliki ciri dimana masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan penguatan kelembagaan dan cenderung melibatkan metoda interdisipliner yang mencari keragaman perspektik dalam proses belajar mengajar yang terstruktur dan sistematis. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas (pelaksanaan) keputusan-keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegitan.
7). Self mobilization (mandiri) memiliki karakter masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi oleh pihak luar) untuk mengubah sistem atau nilai-niloi yang mereka miliki. Masyarakat mengambangkan kontak dengan lembaga-lemabaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang diperlukan. Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumber daya yang ada dan atau digunakan.
c. Tahap-Tahap Partisipasi
Uraian dari masing-masing tahapan partisipasi adalah sebagai berikut :
1). Tahap partisipasi dalam pengambilan keputusan
Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal (Mardikanto, 2001).
2). Tahap partisipasi dalam perencanaan kegiatan
Slamet (1993) membedakan ada tingkatan partisipasi yaitu : partisipasi dalam tahap perencanaan, partisipasi dalam tahap pelaksanaan, partisipasi dalam tahap pemanfaatan. Partisipasi dalam tahap perencanaan merupakan tahapan yang paling tinggi tingkatannya diukur dari derajat keterlibatannya. Dalam tahap perencanaan, orang sekaligus diajak turut membuat keputusan yang mencakup merumusan tujuan, maksud dan target.
Salah satu metodologi perencanaan pembangunan yang baru adalah mengakui adanya kemampuan yang berbeda dari setiap kelompok masyarakat dalam mengontrol dan ketergantungan mereka terhadap sumber-sumber yang dapat diraih di dalam sistem lingkungannya. Pengetahuan para perencana teknis yang berasal dari atas umumnya amat mendalam. Oleh karena keadaan ini, peranan masyarakat sendirilah akhirnya yang mau membuat pilihan akhir sebab mereka yang akan menanggung kehidupan mereka. Oleh sebab itu, sistem perencanaan harus didesain sesuai dengan respon masyarakat, bukan hanya karena keterlibatan mereka yang begitu esensial dalam meraih komitmen, tetapi karena masyarakatlah yang mempunyai informasi yang relevan yang tidak dapat dijangkau perencanaan teknis atasan (Slamet, 1993).
3). Tahap partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, lapisan yang ada di atasnya (yang umumnya terdiri atas orang kaya) yang lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proposional. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh warga yang bersangkutan (Mardikanto, 2001).
4). Tahap partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan
Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan (Mardikanto, 2001).
5). Tahap partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan
Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu, pemanfaaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang (Mardikanto, 2001).
Partisipasi adalah keikutsertaan, peranserta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaaan lahiriahnya (Sastropoetro;1995).
Participation becomes, then, people's involvement in reflection and action, a process of empowerment and active involvement in decision making throughout a programme, and access and control over resources and institutions(Cristóvão,1990).
Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materill (PTO PNPM PPK, 2007).
Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materill (PTO PNPM PPK, 2007).
Hoofsteede (1971) menyatakan bahwa patisipasi adalah the taking part in one ore more phases of the process sedangkan Keith Davis (1967) menyatakan bahwa patisipasi “as mental and emotional involment of persons of person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them”
Verhangen (1979) dalam Mardikanto (2003) menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Theodorson dalam Mardikanto (1994) mengemukakan bahwa dalam pengertian sehari-hari, partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu.
Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tumbuh dan berkembangnya partisipasi dapat didekati dengan beragam pendekatan disiplin keilmuan. Menurut konsep proses pendidikan, partisipasi merupakan bentuk tanggapan atau responses atas rangsangan-rangsangan yang diberikan; yang dalam hal ini, tanggapan merupakan fungsi dari manfaat (rewards) yang dapat diharapkan (Berlo, 1961).
Partisipasi masyarakat merutut Hetifah Sj. Soemarto (2003) adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehiduapan mereka. Conyers (1991) menyebutkan tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama partispasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakata, tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal, alasan kedua adalah bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap poyek tersebut. Alasan ketiga yang mendorong adanya partisiapsi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Hal ini selaras dengan konsep man-cetered development yaitu pembangunan yang diarahkan demi perbaiakan nasib manusia.
b. Tipologi Partisipasi
Penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyrakat seringkali terhambat oleh persepsi yang kurang tepat, yang menilai masyarakat “sulit diajak maju” oleh sebab itu kesulitan penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyarakat juga disebabkan karena sudah adanya campur tangan dari pihak penguasa. Berikut adalah macam tipologi partisipasi masyarakat
1). Partisipasi Pasif / manipulatif dengan karakteristik masyarakat diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi, pengumuman sepihak oleh pelaksanaan proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat dan informasi yang diperlukan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.
2). Partisipasi Informatif memilki kararkteristik dimana masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, masyarakat tidak diberi kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penelitian dan akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.
3). Partisipasi konsultatif dengan karateristik masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, tidak ada peluang pembuatan keputusan bersama, dan para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan masyarakat (sebagai masukan) atau tindak lanjut
4). Partisipasi intensif memiliki karakteristik masyarakat memberikan pengorbanan atau jasanya untuk memperoleh imbalan berupa intensif/upah. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan dan masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah intensif dihentikan.
5). Partisipasi Fungsional memiliki karakteristik masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek, pembentukan kelompok biasanya setelah ada keputusan-keputusan utama yang di sepakati, pada tahap awal masyarakat tergantung terhadap pihak luar namun secara bertahap menunjukkan kemandiriannya.
6). Partisipasi interaktif memiliki ciri dimana masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan penguatan kelembagaan dan cenderung melibatkan metoda interdisipliner yang mencari keragaman perspektik dalam proses belajar mengajar yang terstruktur dan sistematis. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas (pelaksanaan) keputusan-keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegitan.
7). Self mobilization (mandiri) memiliki karakter masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi oleh pihak luar) untuk mengubah sistem atau nilai-niloi yang mereka miliki. Masyarakat mengambangkan kontak dengan lembaga-lemabaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang diperlukan. Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumber daya yang ada dan atau digunakan.
c. Tahap-Tahap Partisipasi
Uraian dari masing-masing tahapan partisipasi adalah sebagai berikut :
1). Tahap partisipasi dalam pengambilan keputusan
Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal (Mardikanto, 2001).
2). Tahap partisipasi dalam perencanaan kegiatan
Slamet (1993) membedakan ada tingkatan partisipasi yaitu : partisipasi dalam tahap perencanaan, partisipasi dalam tahap pelaksanaan, partisipasi dalam tahap pemanfaatan. Partisipasi dalam tahap perencanaan merupakan tahapan yang paling tinggi tingkatannya diukur dari derajat keterlibatannya. Dalam tahap perencanaan, orang sekaligus diajak turut membuat keputusan yang mencakup merumusan tujuan, maksud dan target.
Salah satu metodologi perencanaan pembangunan yang baru adalah mengakui adanya kemampuan yang berbeda dari setiap kelompok masyarakat dalam mengontrol dan ketergantungan mereka terhadap sumber-sumber yang dapat diraih di dalam sistem lingkungannya. Pengetahuan para perencana teknis yang berasal dari atas umumnya amat mendalam. Oleh karena keadaan ini, peranan masyarakat sendirilah akhirnya yang mau membuat pilihan akhir sebab mereka yang akan menanggung kehidupan mereka. Oleh sebab itu, sistem perencanaan harus didesain sesuai dengan respon masyarakat, bukan hanya karena keterlibatan mereka yang begitu esensial dalam meraih komitmen, tetapi karena masyarakatlah yang mempunyai informasi yang relevan yang tidak dapat dijangkau perencanaan teknis atasan (Slamet, 1993).
3). Tahap partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, lapisan yang ada di atasnya (yang umumnya terdiri atas orang kaya) yang lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proposional. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh warga yang bersangkutan (Mardikanto, 2001).
4). Tahap partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan
Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan (Mardikanto, 2001).
5). Tahap partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan
Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu, pemanfaaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang (Mardikanto, 2001).
Selasa, 19 April 2011
Minggu, 17 April 2011
Sharing Pengalaman Lapangan
Bagi teman-teman mahasiswa yang mempunyai pengalaman unik, lucu, menarik dapat anda bagi disini...
Admin Labkom
Admin Labkom
Summary Pembekalan Magang FKM UVRI
Summary Pembekalan Magang FKM UVRI
Pembekalan Magang FKM UVRI yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 17 April 2011 berlangsung dengan lancar.
Dibuka oleh Dekan FKM UVRI Makassar (Bapak H.Moh.Husni Thamrin, SKM, M.Kes) dan didampingi oleh Koordinator Laboratorium Komunitas (Bapak Adam Badwi, SKM,MM). Bapak Dekan FKM UVRI sekaligus melepas kegiatan Magang secara simbolik untuk semua daerah dan lokasi Magang. Dalam amanah beliau mengharapkan kepada peserta Magang FKM UVRI agar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kegiatan Magang sebagai proses pembelajaran dan pengenalan dunia kerja dan tetap menjaga nama baik almamater di tempat magang.
Kemudian masuk pada materi suplemen Magang yang dibawakan oleh Bapak DR.Arlin Adam, SKM, M.Si. Dalam materinya, beliau mengupas tentang substansi Magang dimana mahasiswa diharapkan melakukan kegiatan yang sesuai dengan kompetensi keilmuan yang dimiliki untuk menguji relevensi lapangan dengan teori teori yang didapatkan dibangku kuliah. Peserta Magang juga diharapkan untuk membangun mental/karakter selain membangun pengetahuan, keterampilan dan tindakan yang menjadi penciri yang membedakan magang dan pelatihan.
Ditutup oleh Bapak Zainuddin yang membahas tentang Petunjuk Teknis Magang yang meliputi tahapan, metode, penilaian dan pelaporan mahasiwa yang menjadi kesatuan yang terintegrasi.
Adapun jumlah peserta kurang lebih 80 orang yang terdistribusi pada instansi pemerintah yaitu Dinkes, RSUD, dan Puskesmas serta instansi swasta yaitu RS Swasta, LSM dan Institusi pendidikan kesehatan dengan beberapa daerah baik di Sulawesi selatan maupun diluar sulsel seperti Papua, NTT, Sul-Teng, dan Sulbar.
Pembekalan Magang FKM UVRI yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 17 April 2011 berlangsung dengan lancar.
Dibuka oleh Dekan FKM UVRI Makassar (Bapak H.Moh.Husni Thamrin, SKM, M.Kes) dan didampingi oleh Koordinator Laboratorium Komunitas (Bapak Adam Badwi, SKM,MM). Bapak Dekan FKM UVRI sekaligus melepas kegiatan Magang secara simbolik untuk semua daerah dan lokasi Magang. Dalam amanah beliau mengharapkan kepada peserta Magang FKM UVRI agar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kegiatan Magang sebagai proses pembelajaran dan pengenalan dunia kerja dan tetap menjaga nama baik almamater di tempat magang.
Kemudian masuk pada materi suplemen Magang yang dibawakan oleh Bapak DR.Arlin Adam, SKM, M.Si. Dalam materinya, beliau mengupas tentang substansi Magang dimana mahasiswa diharapkan melakukan kegiatan yang sesuai dengan kompetensi keilmuan yang dimiliki untuk menguji relevensi lapangan dengan teori teori yang didapatkan dibangku kuliah. Peserta Magang juga diharapkan untuk membangun mental/karakter selain membangun pengetahuan, keterampilan dan tindakan yang menjadi penciri yang membedakan magang dan pelatihan.
Ditutup oleh Bapak Zainuddin yang membahas tentang Petunjuk Teknis Magang yang meliputi tahapan, metode, penilaian dan pelaporan mahasiwa yang menjadi kesatuan yang terintegrasi.
Adapun jumlah peserta kurang lebih 80 orang yang terdistribusi pada instansi pemerintah yaitu Dinkes, RSUD, dan Puskesmas serta instansi swasta yaitu RS Swasta, LSM dan Institusi pendidikan kesehatan dengan beberapa daerah baik di Sulawesi selatan maupun diluar sulsel seperti Papua, NTT, Sul-Teng, dan Sulbar.
Jumat, 15 April 2011
Sharing Pengalaman Lapanga
Bagi teman-teman mahasiswa yang mempunyai pengalaman unik, lucu, menarik dapat anda bagi disini...
Admin Labkom
Admin Labkom
Rabu, 13 April 2011
Info Jadwal Pembekalan Magang
Info Jadwal Pembekalan Magang
Tanggal 17 April 2011
Jam 10.00-10.30 Pembukaan Dekan FKM UVRI
Jam 10.30-12.00 Suplemen Magang DR.Arlin Adam, SKM, M.Si
12.00- Selesai Juknis Magang Tim Labkom
Bagi Mahasiswa yang memprogram Magang, diharapkan partisipasinya.
Labkom
Tanggal 17 April 2011
Jam 10.00-10.30 Pembukaan Dekan FKM UVRI
Jam 10.30-12.00 Suplemen Magang DR.Arlin Adam, SKM, M.Si
12.00- Selesai Juknis Magang Tim Labkom
Bagi Mahasiswa yang memprogram Magang, diharapkan partisipasinya.
Labkom
Selasa, 05 April 2011
Just Sharing
Just Sharing
Bagi teman-teman yang memiliki pengalaman unik, aneh, gagal ataupun sukses selama dilapangan, dapat sharing dengan mengirimkan pengalama tersebut disini.
Pengelola labkom.fkmuvri.blogspot.com
Bagi teman-teman yang memiliki pengalaman unik, aneh, gagal ataupun sukses selama dilapangan, dapat sharing dengan mengirimkan pengalama tersebut disini.
Pengelola labkom.fkmuvri.blogspot.com
PANDUAN KULIAH KERJA PROFESI (KKP) FKM UVRI MAKASSAR Tahun 2011
Panduan
KULIAH KERJA PROFESI (KKP)
FKM UVRI MAKASSAR
A. Pendahuluan
Tujuan Pembangunan Nasional bangsa Indonesia seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, sektor kesehatan merupakan salah-satu hal yang menjadi variabel kesejahteraan.
Mahasiswa melalui KKP diharapkan mampu mengambil peran-peran yang relevan dengan profesinya dimasa depan setelah terjun dalam medan tugas yang sesungguhnya. Mahasiswa sebagai modal sumber daya pembangunan secara significant dapat dijadikan motor pembaharuan dalam ranah progresif menuju masyarakat madani.
Sektor pembangunan kesehatan yang merupakan elemen vital dalam frame peningkatan kualitas manusia, merupakan varian yang tidak terpisahkan dari asumsi pembelajaran mahasiswa FKM UVRI yang secara kongkrit hanya dapat ditelaah secara detail melalui pembelajaran “out-door”, yang menekankan pada pengalaman empirik dengan penguatan learning by doing.
Dengan pelaksanaan KKP, mahasiswa mampu menguji kompetensi kesehatan masyarakat dan kompetensi spesifik dalam merancang program-program pembangunan kesehatan masyarakat. Kompleksitas masalah di masyarakat dapat teratasi dengan pendekatan konprehensif yang bersifat spesifik dalam implentasinya. Oleh karena itu, diharapkan menjadi wadah dalam mendapatkan solusi konprehensif-spesifik.
B. Tujuan Program KKP
1. Tujuan Umum
Meningkatkan kompetensi kesehatan masyarakat bagi mahasiswa dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
2. Tujuan Khusus
a. Untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam mengembangkan diagnosa komunitas terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat.
b. Untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam mengembangkan strategi pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
c. Untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam mengelola potensi-potensi yang ada menjadi suatu program yang efisien dan efektif.
d. Untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam mengembangkan program sesuai dengan kompetensi jurusannya.
e. Untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam mengembangkan teknologi tepat guna bidang kesehatan di masyarakat.
C. Sasaran Program KKP
Berupaya untuk meciptakan proses belajar social bersama masyarakat sehingga masyarakat dapat dengan sadar menolong dirinya untuk hidup secara sehat dan produktif.
D. Kelompok Sasaran
Kelompok sasaran program KKP adalah unsure tripartite pembangunan kesehatan, yakni pemerintah, dunia/swasta dan masyarakat.
E. Strategi Program KKP
Strategi KKP adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui:
1. Kejasama lintas sektoral
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Perilaku hidup sehat
4. Lingkungan sehat
5. Upaya pelayanan kesehatan
6. Manajemen pelayanan kesehatan
F. Arah dan Kebijakan Program KKP
1. Sosialisasi masalah-masalah kesehatan kepada lintas sektor secara intensif dan berkala untuk memperoleh dukungan dalam rangka pembangunan yang berwawasan kesehatan
2. Mendorong organisasi kemasyarakatan dalam rangka membantu pemerintah sebagai pelaksana pembangunan untuk merumuskan kebijakan dan pengelolaan serta pemantauan pelaksanaan pembangunan kesehatan
3. Pengendalian atas penyebab (agent), pembawa (vektor) dan sumber (resorvoir) penyakit dalam rangka terciptanya lingkungan yang sehat bagi segenap penduduk.
4. Peningkatan upaya kesehatan yang berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat
5. Mengembangkan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat untuk menjamin terselenggaranya pemeliharaan kesehatan yang lebih merata dan bermutu dan terjangkau.
6. Peningkatan kemampuan manajemen kesehatan melalui pendidikan dan assistensi pada petugas.
7. Peningkatan perlindungan masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya.
8. Membangun kemandirian masyarakat dalam mengenali dan menyelesaikan masalah kesehatan.
G. Pendekatan Program KKP
1. Pembangunan yang berwawasan kesehatan, dilakukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi, orientasi, dan advokasi kepada lintas sektor terutama sektor pendidikan, pertanian dan pemerintah daerah.
2. Profesionalisme petugas kesehatan terutama dalam promosi kesehatan, dan manajemen puskesmas.
3. Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat perlu digalang melalui konsep kepesertaan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan.
4. Persiapan perangkat organisasi dan sumber daya manusia di puskesmas dalam rangka mengimplementasikan kebijakan desentralisasi pembangunan kesehatan.
H. Jenis-Jenis Program KKP
Basis program KKP meliputi:
1. Peningkatan status gizi masyarakat.
2. Promosi kesehatan masyarakat
3. Kesehatan lingkungan
4. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
5. Pengembangan manajemen dan sistem informasi kesehatan puskesmas
6. Pendidikan kesehatan dan keselamatan kerja.
I. Pengorganisasian
1. Lokasi
a. Lokasi KKP adalah kecamatan, yang meliputi cluster desa/kelurahan plus institusi puskesmas.
b. Pemilihan lokasi KKP ditentukan berdasarkan pertimbangan kemitraan, dan komparasi ilmiah (masalah kesehatan yang dihadapi).
2. Peserta KKP
a. Peserta KKP adalah mahasiswa FKM UVRI semester VIII dan telah menyelesaikan minimal 135 SKS.
b. Peserta KKP dapat memilih lokasi melalui pengelola KKP.
c. Lokasi KKP ditentukan berdasarkan jumlah peserta minimal 8 -15 orang.
d. Lokasi yang dipilih oleh peserta kurang dari 8-15 orang akan dikonversi ke lokasi terdekat atau ke lokasi tertentu dengan pertimbangan khusus.
3. Waktu Pelaksanaan KKP
KKP akan diselenggarakan secara berkesinambungan selama 8 minggu
J. Strategi program
Strategi program berbasis kompetensi jurusan yang meliputi sebagai berikut:
1. Kompetensi Promosi Kesehatan
a. Pendidikan kesehatan perorangan keluarga/kelompok dan masyarakat.
b. Pengembangan kesehatan masyarakat desa/kelurahan.
c. Pengembangan dan Pengorganisasian masyarakat.
d. Diagnosis komunitas dan pengembangan media komunikasi.
2. Kompetensi Ilmu Gizi
a. Peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak.
b. Pendidikan gizi keluarga.
c. Praktek pengolahan gizi berbahan dasar lokal
d. Reposisi dan revitalisasi posyandu
e. Advokasi kewaspadaan gizi masyarakat
3. Kompetensi Epidemiologi
a. Pencegahan penyakit menular
b. Pemberantasan vektor penyakit
c. Deteksi dini dan penanggulangan penyakit menular
d. Penanggulangan penggunaan NAPZA pada remaja
4. Kompetensi Kesehatan Lingkungan
a. Upaya Pola Hidup Bersih dan Sehat
b. Perbaikan sanitasi lingkungan
c. Perbaikan lingkungan pemukiman
d. Pengawasan sanitasi tempat-tempat umum
5. Kompetensi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
a. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan puskesmas
b. Peningkatan kualitas sistem informasi kesehatan puskesmas
c. Pembinaan metode pencatatan dan pelaporan kader posyandu
6. Kompetensi Kesehatan dan Keselamatan Kerja
a. Pembinaan kesehatan dan keselamatan pekerja informal.
b. Advokasi manajemen K3 pada perusahaan.
c. Pendidikan pertolongan pertama pada kecelakaan di lingkungan sekolah.
K. Target program
1. Target I
a. Assesment masalah kesehatan masyarakat yang terkait dengan basis kompetensi pada minggu ke I.
b. Sosialisasi program KKP pada minggu ke I.
c. Implementasi program dengan kemitraan puskesmas pada minggu ke II dan III.
d. Implementasi program dengan pendekatan lintas sektor pada minggu ke IV dan V.
e. Implementasi program dengan basis swakelola (kemandirian masyarakat).
2. Target II
a. Assesment masalah manajemen pada tingkat institusi puskesmas dan masalah kesehatan masyarakat pada wilayah kerja puskesmas yang dilaksanakan pada minggu pertama.
b. Sosialisasi program KKP pada minggu pertama.
c. Bekerja dan belajar untuk institusi puskesmas dan masyarakat (for staff and community) pada minggu kedua dan ketiga.
d. Bekerja dan belajar dengan petugas puskesmas dan masyarakat (with staff and community) pada minggu keempat, dan kelima.
e. Bekerja dan belajar oleh petugas puskesmas dan masyarakat (by staff and community) pada minggu keenam dan ketujuh.
f. Evaluasi program oleh mahasiswa KKP, petugas kesehatan dan masyarakat pada minggu kedelapan.
L. Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan monitoring dan Evaluasi akan dilakukan oleh pembimbing, pengelola dan supervisor.
1. Monitoring
Monitoring dimaksud untuk mengetahui perkembangan program secara terus menerus (waktu pelaksanaan KKP). Manfaat dari pelaksanaan monitoring adalah :
a. dapat diketahui tingkat pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja,
b. dapat diketahui masalah atau kendala-kendala yang dihadapi di lapangan dan dapat segera dicari solusinya,
c. dapat diketahui kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam mengatasi masalah atau kendala-kendala yang dihadapi
2. Evaluasi
Evaluasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan KKP, sehingga orientasinya cenderung mengukur perkembangan peserta dalam mengarungi kegiatan KKP. Evaluasi akan dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni pada saat kegiatan berlangsung dengan evaluasi formatif dan pasca kegiatan dengan evaluasi sumatif. Adapun komponen-komponen yang perlu dievaluasi adalah kesuksesan program dari minggu ke minggu dan atau program secara konfrehensif.
M. Tugas dan Wewenang Pengelola
1. Bertannggung jawab pada Pembantu Dekan Bidang Akademik FKM UVRI Makassar
2. Menysun dan menyempurnakan kurikulum
3. Merencanakan dan menyusun rencana kegiatan KKP, meliputi :
a. Waktu Pelaksanaan
b. Lokasi pelaksanaan KKP
c. Dana pelaksanaan KKP
d. Materi kegiatan magang
4. Bersama dengan pimpinan fakultas melakukan supervisi lapangan terhadap pembimbing institusi dan pembimbing lapangan serta kegiatan mahasiswa KKP
5. Mengkoordinir penyusunan laporan hasil kegiatan KKP untuk disampaikan kepada pemerintah setempat dan pimpinan fakultas.
6. Mengumpulkan hasil penilaian akhir terhadap mahasiswa KKP yang diberikan oleh pembimbing institusi dan lapangan secara akumulatif.
7. Setelah melakukan konsultasi dengan pembantu Dekan Bidang Akedemik, dapat mengambil keputusan terkhir di lapangan bila kegiatan KKP mengalami kendala yang berarti
8. Menunjuk dan menetapkan pembimbing institusi dan pembimbing lapangan.
9. Melakukan peninjauan lapangan untuk memperoleh informasi tentang kondisi lapangan serta untuk kepentingan distribusi mahasiswa sesuai Puskesmas yang akan dituju.
N. Supervisi
1. Pelaksana supervisi
Yang berhak melakukan supervisi KKP adalah :
a. Semua unsur pimpinan UVRI Makassar
b. Semua unsur pimmpin FKM UVRI Makassar
c. Mereka mempunyai pengalaman khusus dalam kegiatan KKP yang dimandatir oleh Pimpinan
d. Mereka yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan KKP tertentu dalam kegiatan KKP yang dibuktikan dengan surat keterangan.
2. Tugas dan tanggung jawab supervisor
a. Memantau kegiatan pembimbingan di lapangan dengan membangun komunikasi dengan pembimbing dan mahasiswa.
b. Memberikan petunjuk dan pengarahan tentang kegiatan KKP bila diperlukan
c. Membuat laporan supervisi berupa resume supervise
O. Tugas dan Tanggung Jawab Pembimbing
1. Pembimbing Institusi
Pembimbing institusi adalah pembimbing yang berasal dari staf dosen FKM UVRI yang dimandatir khusus untuk itu. Tugas dan tanggung jawab pembimbing institusi adalah :
a. Bertanggung jawab pada tim pengelola KKP tentang pelaksanaan KKP oleh mahasiswa
b. bersama dengan pembimbing lapangan, menfasilitasi terlaksananya kegiatan KKP yang telah di tetapkan.
c. melakukan koordinasi dengan pembimbing lapangan dan bertanggung jawab terhadap semua aktivitas mahasiswa KKP di lapangan.
d. membimbing dan mengarahkan mahasiswa KKP dalam pelaksanaan program yang telah di tetapkan, terutama yang berhubungan dimensi konseptual,
e. mengadaptasikan kegiatan KKP dengan lingkungan kerja KKP.
f. memantau semua kegiatan peserta KKP di lapangan melalui pembimbing lapangan
g. memberi catatan khusus terhadap mahasiswa yang tidak mentaati kegiatan KKP
h. mengambil keputusan bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama di lapangan. Hal ini dilakukan setelah melakukan koordinasi dengan pembimbing lapangan dan berkonsultasi dengan suvervisor
i. memberi petunjuk tentang pelaksanaan kegiatan KKP di lapangan
j. Bersama pembimbing lapangan memeberikan nilai kepada mahasiswa peserta KKP
2. Pembimbing Lapangan
Tugas dan tanggungjawab pemimbing Lapangan adalah :
a. Bertanggung jawab pada tim pengelola KKP tentang pelaksanaan KKP oleh mahasiswa
b. Bersama dengan pembimbing institusi, menfasilitasi terlaksananya kegiatan KKP yang telah ditetapkan.
c. Melakukan konsultasi dengan pimpinan instansi dan bertanggung jawab terhadap semua aktivitas mahasiswa KKP selama ada di lapangan
d. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa KKP dan pelaksanaan program yang telah ditetapkan, terutama yang berhubungan dimensi teknis.
e. Mengintegrasikan program KKP dengan kebijakan instansi tempat KKP
f. Memantau semua kegiatan peserta KKP di lapangan.
g. Memberi catatan khusus terhadap mahasisewa yang tidak mentaati kegiatan KKP
h. Mengambil keputusan bila terjadi hal-hal tidak diinginkan selama di lapangan setelah melakukan koordinasi dengan pembimbing institusi dan berkonsultasi dengan pengelola atau supervisor
i. Memberi petunjuk tentang pelaksanaan kegiatan KKP di lapangan
j. Bersama pembimbing institusi memeberikan nilai kepada mahasiswa peserta KKP
N. Petunjuk Penilaian Mahasiswa
Penilaian akhir kegiatan KKP ditetapkan berdasarkan kriteria berikut:
1. Kehadiran mahasiswa mengikuti minimal 80% materi pembekalan KKP
2. Kehadiran mahasiswa di lapangan adalah 8 minggu dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Penilaian maksimal bila mahasiswa tidak pernah hadir (100 % hadir)
b. Mahasiswa dinyatakn gugur atau tidak dilulus bila jumlah kehadiran kurang dari 80 % di lapangan.
c. Pemberian izin maksimal 3 (dua) hari dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
d. Bila mahasiswa sakit dianjurkan mengundurkan diri dan mengikuti kegiatan KKP yang ada semester berikutnya.
e. Keaktifan peserta KKP dalam pelaksanaan program juga merupakan salah satu penilaian
f. kerjasama mahasiswa meliputi: Kerjasama antar mahasiswa peserta KKP; Kerjasama dengan pembimbing dalam melakukan Koordinasi kegiatan; Kerja sama dengan pegawai atau karyawan Puskesmas dan instansi laian yang terkait dengan kegiatan KKP; dan Kerja sama dengan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas
g. Inisiatif dan kreativitas mahasiswa: yaitu Mahasiswa dapat memberikan ide-ide inovatif disertai dengan motivasi dalam melaksanakan setiap rencana kerja yang telah ditetapkan
h. Kondite: yaitu Penampilan sikap akademisi mahasiswa dan menerapkan perilaku yang mencerminkan moral kepemimipinan yang sesuai dengan etika di lapangan
i. Sifat kepemimipinan: yaitu Mahasiswa mempunyai kemampuan dalam mengorganisir setiap sumber daya yang ada.
j. Jurnal dan catatan harian meliputi:
1) Kelengkapan isian dan materi penulisan jurnal
2) Keberhasilan dan kerapihan jurnal
k. Laporan akhir KKP: yaitu Laporan akhir yang dinilai adalah kelengkapan laporan, sistematika dan kemampun bahasa serta kemampuan analisis
.
O. Nilai
Nilai mahasiswa yang akan ditetapkan adalah A, B, C dan E. Nilai D tidak diklasifikasikan dalam nilai KKP karena kegiatan KKP lebih menonjolkan pada aspek psikomotoriknya sehingga penilaian dilakukan sesuai dengan nilai psikomotornya. Nilai-nilai tersebut memiliki standar sebagai berikut:
1. Nilai 91 – 100 : Nilai A
2. Nilai 81 – 90 : Nilai B
3. Nilai 71 – 80 : Nilai C
4. Kurang dari 70 : Nilai E
P. Format Laporan Akhir
HALAMAN DEPAN
LEMBAR PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan KKP
C. Manfaat KKP
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI KKP
A. Keadaan Geografi dan Demografi
B. Status Kesehatan
C. Keadaan Sosial Ekonomi
D. Fasilitas Umum yang Tersedia
BAB III PROGRAM, HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Program
B. Hasil
C. Pembasan
D. Faktor Pedukung dan Penghambat
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
B. Saran-Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
- Daftar Nama Anggota Tim
- Daftar Hadir Kegiatan Masyarakat
- Data Sekunder Pola Penyakit
- Foto Dokumentasi Kegiatan
- Hal-Hal yang dianggap penting
Catatan: Laporan menggunakan Font Time New Roman size 12
Lampiran 1
Format Halaman Judul
LAPORAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA PROFESI
DI DESA APALA KECAMATAN BAREBBO
KABUPATEN BONE
TAHUN 2011
Dilaporkan kepada pengelola Kuliah Kerja Profesi FKM UVRI
sebagai syarat kelulusan
Oleh
Akram, dkk
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UIVERSITAS VETERAN REPUBLIK INDONESIA
M A K A S S A R
2 0 1 1
Lampiran 2
Format Halaman Pengesahan
HALAMAN PENGESAHAN
Laporan Kuliah Kerja Profesi (KKP) ini telah dikonsultasikan dengan pembimbing institusi dan pembimbing lapangan dan dinyatakan sah telah memenuhi syarat sebagaimana tertera dalam panduan KKP.
Makassar, 9 Agustus 2011
Pembimbing Institusi, Pembimbing Lapangan,
Nama Lengkap Nama Lengkap
Mengetahui,
Pengelola KKP FKM UVRI
Nama Lengkap
Koordinator
Lampiran 3
Format Jurnal Harian
Nama : Desa/Kel :
Stambuk : Kecamatan :
Jurusan : Kab/Kota :
No. Hari/Tanggal Uraian Kegiatan Tanda Tangan
Makassar, ..........................2011
Diketahui: Pembimbing Lapangan,
Kepala Desa/Lurah,
................................................ ...................................................
Lampiran 4
Penyampaian Hasil Penilaian (1)
Hal : PENYAMPAIAN HASIL PENILAIAN
Kepada Yth.
Pengelola KKP FKM UVRI Makassar
Di-
Tempat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
adalah pembimbing lapangan mahasiswa KKP yang diberi kewenangan memberikan nilai. Bahwa berdasarkan pengamatan saya, maka setelah mahasiswa-mahasiswa tersebut melaksanakan KKP selama 8 (delapan) minggu di
....................................................................……………………………., berikut saya berikan nilai:
No. Nama Stambuk Jurusan Nilai
Demikian penyampaian saya, atas kepercayaan dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.
................................, .............. 2011
Nama Lengkap
Kepala Desa/Kel A
KULIAH KERJA PROFESI (KKP)
FKM UVRI MAKASSAR
A. Pendahuluan
Tujuan Pembangunan Nasional bangsa Indonesia seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, sektor kesehatan merupakan salah-satu hal yang menjadi variabel kesejahteraan.
Mahasiswa melalui KKP diharapkan mampu mengambil peran-peran yang relevan dengan profesinya dimasa depan setelah terjun dalam medan tugas yang sesungguhnya. Mahasiswa sebagai modal sumber daya pembangunan secara significant dapat dijadikan motor pembaharuan dalam ranah progresif menuju masyarakat madani.
Sektor pembangunan kesehatan yang merupakan elemen vital dalam frame peningkatan kualitas manusia, merupakan varian yang tidak terpisahkan dari asumsi pembelajaran mahasiswa FKM UVRI yang secara kongkrit hanya dapat ditelaah secara detail melalui pembelajaran “out-door”, yang menekankan pada pengalaman empirik dengan penguatan learning by doing.
Dengan pelaksanaan KKP, mahasiswa mampu menguji kompetensi kesehatan masyarakat dan kompetensi spesifik dalam merancang program-program pembangunan kesehatan masyarakat. Kompleksitas masalah di masyarakat dapat teratasi dengan pendekatan konprehensif yang bersifat spesifik dalam implentasinya. Oleh karena itu, diharapkan menjadi wadah dalam mendapatkan solusi konprehensif-spesifik.
B. Tujuan Program KKP
1. Tujuan Umum
Meningkatkan kompetensi kesehatan masyarakat bagi mahasiswa dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
2. Tujuan Khusus
a. Untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam mengembangkan diagnosa komunitas terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat.
b. Untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam mengembangkan strategi pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
c. Untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam mengelola potensi-potensi yang ada menjadi suatu program yang efisien dan efektif.
d. Untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam mengembangkan program sesuai dengan kompetensi jurusannya.
e. Untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam mengembangkan teknologi tepat guna bidang kesehatan di masyarakat.
C. Sasaran Program KKP
Berupaya untuk meciptakan proses belajar social bersama masyarakat sehingga masyarakat dapat dengan sadar menolong dirinya untuk hidup secara sehat dan produktif.
D. Kelompok Sasaran
Kelompok sasaran program KKP adalah unsure tripartite pembangunan kesehatan, yakni pemerintah, dunia/swasta dan masyarakat.
E. Strategi Program KKP
Strategi KKP adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui:
1. Kejasama lintas sektoral
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Perilaku hidup sehat
4. Lingkungan sehat
5. Upaya pelayanan kesehatan
6. Manajemen pelayanan kesehatan
F. Arah dan Kebijakan Program KKP
1. Sosialisasi masalah-masalah kesehatan kepada lintas sektor secara intensif dan berkala untuk memperoleh dukungan dalam rangka pembangunan yang berwawasan kesehatan
2. Mendorong organisasi kemasyarakatan dalam rangka membantu pemerintah sebagai pelaksana pembangunan untuk merumuskan kebijakan dan pengelolaan serta pemantauan pelaksanaan pembangunan kesehatan
3. Pengendalian atas penyebab (agent), pembawa (vektor) dan sumber (resorvoir) penyakit dalam rangka terciptanya lingkungan yang sehat bagi segenap penduduk.
4. Peningkatan upaya kesehatan yang berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat
5. Mengembangkan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat untuk menjamin terselenggaranya pemeliharaan kesehatan yang lebih merata dan bermutu dan terjangkau.
6. Peningkatan kemampuan manajemen kesehatan melalui pendidikan dan assistensi pada petugas.
7. Peningkatan perlindungan masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya.
8. Membangun kemandirian masyarakat dalam mengenali dan menyelesaikan masalah kesehatan.
G. Pendekatan Program KKP
1. Pembangunan yang berwawasan kesehatan, dilakukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi, orientasi, dan advokasi kepada lintas sektor terutama sektor pendidikan, pertanian dan pemerintah daerah.
2. Profesionalisme petugas kesehatan terutama dalam promosi kesehatan, dan manajemen puskesmas.
3. Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat perlu digalang melalui konsep kepesertaan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan.
4. Persiapan perangkat organisasi dan sumber daya manusia di puskesmas dalam rangka mengimplementasikan kebijakan desentralisasi pembangunan kesehatan.
H. Jenis-Jenis Program KKP
Basis program KKP meliputi:
1. Peningkatan status gizi masyarakat.
2. Promosi kesehatan masyarakat
3. Kesehatan lingkungan
4. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
5. Pengembangan manajemen dan sistem informasi kesehatan puskesmas
6. Pendidikan kesehatan dan keselamatan kerja.
I. Pengorganisasian
1. Lokasi
a. Lokasi KKP adalah kecamatan, yang meliputi cluster desa/kelurahan plus institusi puskesmas.
b. Pemilihan lokasi KKP ditentukan berdasarkan pertimbangan kemitraan, dan komparasi ilmiah (masalah kesehatan yang dihadapi).
2. Peserta KKP
a. Peserta KKP adalah mahasiswa FKM UVRI semester VIII dan telah menyelesaikan minimal 135 SKS.
b. Peserta KKP dapat memilih lokasi melalui pengelola KKP.
c. Lokasi KKP ditentukan berdasarkan jumlah peserta minimal 8 -15 orang.
d. Lokasi yang dipilih oleh peserta kurang dari 8-15 orang akan dikonversi ke lokasi terdekat atau ke lokasi tertentu dengan pertimbangan khusus.
3. Waktu Pelaksanaan KKP
KKP akan diselenggarakan secara berkesinambungan selama 8 minggu
J. Strategi program
Strategi program berbasis kompetensi jurusan yang meliputi sebagai berikut:
1. Kompetensi Promosi Kesehatan
a. Pendidikan kesehatan perorangan keluarga/kelompok dan masyarakat.
b. Pengembangan kesehatan masyarakat desa/kelurahan.
c. Pengembangan dan Pengorganisasian masyarakat.
d. Diagnosis komunitas dan pengembangan media komunikasi.
2. Kompetensi Ilmu Gizi
a. Peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak.
b. Pendidikan gizi keluarga.
c. Praktek pengolahan gizi berbahan dasar lokal
d. Reposisi dan revitalisasi posyandu
e. Advokasi kewaspadaan gizi masyarakat
3. Kompetensi Epidemiologi
a. Pencegahan penyakit menular
b. Pemberantasan vektor penyakit
c. Deteksi dini dan penanggulangan penyakit menular
d. Penanggulangan penggunaan NAPZA pada remaja
4. Kompetensi Kesehatan Lingkungan
a. Upaya Pola Hidup Bersih dan Sehat
b. Perbaikan sanitasi lingkungan
c. Perbaikan lingkungan pemukiman
d. Pengawasan sanitasi tempat-tempat umum
5. Kompetensi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
a. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan puskesmas
b. Peningkatan kualitas sistem informasi kesehatan puskesmas
c. Pembinaan metode pencatatan dan pelaporan kader posyandu
6. Kompetensi Kesehatan dan Keselamatan Kerja
a. Pembinaan kesehatan dan keselamatan pekerja informal.
b. Advokasi manajemen K3 pada perusahaan.
c. Pendidikan pertolongan pertama pada kecelakaan di lingkungan sekolah.
K. Target program
1. Target I
a. Assesment masalah kesehatan masyarakat yang terkait dengan basis kompetensi pada minggu ke I.
b. Sosialisasi program KKP pada minggu ke I.
c. Implementasi program dengan kemitraan puskesmas pada minggu ke II dan III.
d. Implementasi program dengan pendekatan lintas sektor pada minggu ke IV dan V.
e. Implementasi program dengan basis swakelola (kemandirian masyarakat).
2. Target II
a. Assesment masalah manajemen pada tingkat institusi puskesmas dan masalah kesehatan masyarakat pada wilayah kerja puskesmas yang dilaksanakan pada minggu pertama.
b. Sosialisasi program KKP pada minggu pertama.
c. Bekerja dan belajar untuk institusi puskesmas dan masyarakat (for staff and community) pada minggu kedua dan ketiga.
d. Bekerja dan belajar dengan petugas puskesmas dan masyarakat (with staff and community) pada minggu keempat, dan kelima.
e. Bekerja dan belajar oleh petugas puskesmas dan masyarakat (by staff and community) pada minggu keenam dan ketujuh.
f. Evaluasi program oleh mahasiswa KKP, petugas kesehatan dan masyarakat pada minggu kedelapan.
L. Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan monitoring dan Evaluasi akan dilakukan oleh pembimbing, pengelola dan supervisor.
1. Monitoring
Monitoring dimaksud untuk mengetahui perkembangan program secara terus menerus (waktu pelaksanaan KKP). Manfaat dari pelaksanaan monitoring adalah :
a. dapat diketahui tingkat pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja,
b. dapat diketahui masalah atau kendala-kendala yang dihadapi di lapangan dan dapat segera dicari solusinya,
c. dapat diketahui kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam mengatasi masalah atau kendala-kendala yang dihadapi
2. Evaluasi
Evaluasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan KKP, sehingga orientasinya cenderung mengukur perkembangan peserta dalam mengarungi kegiatan KKP. Evaluasi akan dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni pada saat kegiatan berlangsung dengan evaluasi formatif dan pasca kegiatan dengan evaluasi sumatif. Adapun komponen-komponen yang perlu dievaluasi adalah kesuksesan program dari minggu ke minggu dan atau program secara konfrehensif.
M. Tugas dan Wewenang Pengelola
1. Bertannggung jawab pada Pembantu Dekan Bidang Akademik FKM UVRI Makassar
2. Menysun dan menyempurnakan kurikulum
3. Merencanakan dan menyusun rencana kegiatan KKP, meliputi :
a. Waktu Pelaksanaan
b. Lokasi pelaksanaan KKP
c. Dana pelaksanaan KKP
d. Materi kegiatan magang
4. Bersama dengan pimpinan fakultas melakukan supervisi lapangan terhadap pembimbing institusi dan pembimbing lapangan serta kegiatan mahasiswa KKP
5. Mengkoordinir penyusunan laporan hasil kegiatan KKP untuk disampaikan kepada pemerintah setempat dan pimpinan fakultas.
6. Mengumpulkan hasil penilaian akhir terhadap mahasiswa KKP yang diberikan oleh pembimbing institusi dan lapangan secara akumulatif.
7. Setelah melakukan konsultasi dengan pembantu Dekan Bidang Akedemik, dapat mengambil keputusan terkhir di lapangan bila kegiatan KKP mengalami kendala yang berarti
8. Menunjuk dan menetapkan pembimbing institusi dan pembimbing lapangan.
9. Melakukan peninjauan lapangan untuk memperoleh informasi tentang kondisi lapangan serta untuk kepentingan distribusi mahasiswa sesuai Puskesmas yang akan dituju.
N. Supervisi
1. Pelaksana supervisi
Yang berhak melakukan supervisi KKP adalah :
a. Semua unsur pimpinan UVRI Makassar
b. Semua unsur pimmpin FKM UVRI Makassar
c. Mereka mempunyai pengalaman khusus dalam kegiatan KKP yang dimandatir oleh Pimpinan
d. Mereka yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan KKP tertentu dalam kegiatan KKP yang dibuktikan dengan surat keterangan.
2. Tugas dan tanggung jawab supervisor
a. Memantau kegiatan pembimbingan di lapangan dengan membangun komunikasi dengan pembimbing dan mahasiswa.
b. Memberikan petunjuk dan pengarahan tentang kegiatan KKP bila diperlukan
c. Membuat laporan supervisi berupa resume supervise
O. Tugas dan Tanggung Jawab Pembimbing
1. Pembimbing Institusi
Pembimbing institusi adalah pembimbing yang berasal dari staf dosen FKM UVRI yang dimandatir khusus untuk itu. Tugas dan tanggung jawab pembimbing institusi adalah :
a. Bertanggung jawab pada tim pengelola KKP tentang pelaksanaan KKP oleh mahasiswa
b. bersama dengan pembimbing lapangan, menfasilitasi terlaksananya kegiatan KKP yang telah di tetapkan.
c. melakukan koordinasi dengan pembimbing lapangan dan bertanggung jawab terhadap semua aktivitas mahasiswa KKP di lapangan.
d. membimbing dan mengarahkan mahasiswa KKP dalam pelaksanaan program yang telah di tetapkan, terutama yang berhubungan dimensi konseptual,
e. mengadaptasikan kegiatan KKP dengan lingkungan kerja KKP.
f. memantau semua kegiatan peserta KKP di lapangan melalui pembimbing lapangan
g. memberi catatan khusus terhadap mahasiswa yang tidak mentaati kegiatan KKP
h. mengambil keputusan bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama di lapangan. Hal ini dilakukan setelah melakukan koordinasi dengan pembimbing lapangan dan berkonsultasi dengan suvervisor
i. memberi petunjuk tentang pelaksanaan kegiatan KKP di lapangan
j. Bersama pembimbing lapangan memeberikan nilai kepada mahasiswa peserta KKP
2. Pembimbing Lapangan
Tugas dan tanggungjawab pemimbing Lapangan adalah :
a. Bertanggung jawab pada tim pengelola KKP tentang pelaksanaan KKP oleh mahasiswa
b. Bersama dengan pembimbing institusi, menfasilitasi terlaksananya kegiatan KKP yang telah ditetapkan.
c. Melakukan konsultasi dengan pimpinan instansi dan bertanggung jawab terhadap semua aktivitas mahasiswa KKP selama ada di lapangan
d. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa KKP dan pelaksanaan program yang telah ditetapkan, terutama yang berhubungan dimensi teknis.
e. Mengintegrasikan program KKP dengan kebijakan instansi tempat KKP
f. Memantau semua kegiatan peserta KKP di lapangan.
g. Memberi catatan khusus terhadap mahasisewa yang tidak mentaati kegiatan KKP
h. Mengambil keputusan bila terjadi hal-hal tidak diinginkan selama di lapangan setelah melakukan koordinasi dengan pembimbing institusi dan berkonsultasi dengan pengelola atau supervisor
i. Memberi petunjuk tentang pelaksanaan kegiatan KKP di lapangan
j. Bersama pembimbing institusi memeberikan nilai kepada mahasiswa peserta KKP
N. Petunjuk Penilaian Mahasiswa
Penilaian akhir kegiatan KKP ditetapkan berdasarkan kriteria berikut:
1. Kehadiran mahasiswa mengikuti minimal 80% materi pembekalan KKP
2. Kehadiran mahasiswa di lapangan adalah 8 minggu dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Penilaian maksimal bila mahasiswa tidak pernah hadir (100 % hadir)
b. Mahasiswa dinyatakn gugur atau tidak dilulus bila jumlah kehadiran kurang dari 80 % di lapangan.
c. Pemberian izin maksimal 3 (dua) hari dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
d. Bila mahasiswa sakit dianjurkan mengundurkan diri dan mengikuti kegiatan KKP yang ada semester berikutnya.
e. Keaktifan peserta KKP dalam pelaksanaan program juga merupakan salah satu penilaian
f. kerjasama mahasiswa meliputi: Kerjasama antar mahasiswa peserta KKP; Kerjasama dengan pembimbing dalam melakukan Koordinasi kegiatan; Kerja sama dengan pegawai atau karyawan Puskesmas dan instansi laian yang terkait dengan kegiatan KKP; dan Kerja sama dengan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas
g. Inisiatif dan kreativitas mahasiswa: yaitu Mahasiswa dapat memberikan ide-ide inovatif disertai dengan motivasi dalam melaksanakan setiap rencana kerja yang telah ditetapkan
h. Kondite: yaitu Penampilan sikap akademisi mahasiswa dan menerapkan perilaku yang mencerminkan moral kepemimipinan yang sesuai dengan etika di lapangan
i. Sifat kepemimipinan: yaitu Mahasiswa mempunyai kemampuan dalam mengorganisir setiap sumber daya yang ada.
j. Jurnal dan catatan harian meliputi:
1) Kelengkapan isian dan materi penulisan jurnal
2) Keberhasilan dan kerapihan jurnal
k. Laporan akhir KKP: yaitu Laporan akhir yang dinilai adalah kelengkapan laporan, sistematika dan kemampun bahasa serta kemampuan analisis
.
O. Nilai
Nilai mahasiswa yang akan ditetapkan adalah A, B, C dan E. Nilai D tidak diklasifikasikan dalam nilai KKP karena kegiatan KKP lebih menonjolkan pada aspek psikomotoriknya sehingga penilaian dilakukan sesuai dengan nilai psikomotornya. Nilai-nilai tersebut memiliki standar sebagai berikut:
1. Nilai 91 – 100 : Nilai A
2. Nilai 81 – 90 : Nilai B
3. Nilai 71 – 80 : Nilai C
4. Kurang dari 70 : Nilai E
P. Format Laporan Akhir
HALAMAN DEPAN
LEMBAR PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan KKP
C. Manfaat KKP
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI KKP
A. Keadaan Geografi dan Demografi
B. Status Kesehatan
C. Keadaan Sosial Ekonomi
D. Fasilitas Umum yang Tersedia
BAB III PROGRAM, HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Program
B. Hasil
C. Pembasan
D. Faktor Pedukung dan Penghambat
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
B. Saran-Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
- Daftar Nama Anggota Tim
- Daftar Hadir Kegiatan Masyarakat
- Data Sekunder Pola Penyakit
- Foto Dokumentasi Kegiatan
- Hal-Hal yang dianggap penting
Catatan: Laporan menggunakan Font Time New Roman size 12
Lampiran 1
Format Halaman Judul
LAPORAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA PROFESI
DI DESA APALA KECAMATAN BAREBBO
KABUPATEN BONE
TAHUN 2011
Dilaporkan kepada pengelola Kuliah Kerja Profesi FKM UVRI
sebagai syarat kelulusan
Oleh
Akram, dkk
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UIVERSITAS VETERAN REPUBLIK INDONESIA
M A K A S S A R
2 0 1 1
Lampiran 2
Format Halaman Pengesahan
HALAMAN PENGESAHAN
Laporan Kuliah Kerja Profesi (KKP) ini telah dikonsultasikan dengan pembimbing institusi dan pembimbing lapangan dan dinyatakan sah telah memenuhi syarat sebagaimana tertera dalam panduan KKP.
Makassar, 9 Agustus 2011
Pembimbing Institusi, Pembimbing Lapangan,
Nama Lengkap Nama Lengkap
Mengetahui,
Pengelola KKP FKM UVRI
Nama Lengkap
Koordinator
Lampiran 3
Format Jurnal Harian
Nama : Desa/Kel :
Stambuk : Kecamatan :
Jurusan : Kab/Kota :
No. Hari/Tanggal Uraian Kegiatan Tanda Tangan
Makassar, ..........................2011
Diketahui: Pembimbing Lapangan,
Kepala Desa/Lurah,
................................................ ...................................................
Lampiran 4
Penyampaian Hasil Penilaian (1)
Hal : PENYAMPAIAN HASIL PENILAIAN
Kepada Yth.
Pengelola KKP FKM UVRI Makassar
Di-
Tempat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
adalah pembimbing lapangan mahasiswa KKP yang diberi kewenangan memberikan nilai. Bahwa berdasarkan pengamatan saya, maka setelah mahasiswa-mahasiswa tersebut melaksanakan KKP selama 8 (delapan) minggu di
....................................................................……………………………., berikut saya berikan nilai:
No. Nama Stambuk Jurusan Nilai
Demikian penyampaian saya, atas kepercayaan dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.
................................, .............. 2011
Nama Lengkap
Kepala Desa/Kel A
Langganan:
Komentar (Atom)

